kicaubarito.com, Kalimantan Tengah – HMI Cabang Enrekang mempertanyakan kinerja Kapolres Enrekang, Hmi menilai kinerja polres enrekang beberapa tahun terakhir ini sangat buruk dikarenakan ada beberapa kasus yang sampai saat ini belum ada kejelasan.
Contohnya Seperti kasus Sertifikat Bodong yang memakan ratusan bahkan ribuan korban padahal telah masuk tahap penyelidikan. Kasus ini telah dalam penyelidikan pada tahun 2022 dan sekarang belum ada hasilnya sehingga kami menggangap bahwa kinerja Polres Enrekang gagal dalam mengamankan kerugian negara yang diakibatkan oleh oknum tertentu.
Kami juga mencurigai bahwa ada permainan antara oknum BPN Enrekang dgn Oknum polisi yang menangani kasus ini sehingga kasus ini ditangani sangat lamban.
Wajar saja masyarakat kecewa dan mengeluh soal kinerja Polres Enrekang dimana sertifikat tanah mereka yg telah dimiliki puluhan tahun ternyata palsu dan mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk mengurus kembali sertifikat nya.
Belum lagi informasi yang beredar dan menjadi pembicaraan banyak orang yang menduga ada oknum Polres Enrekang yang melakukan pemerasan atau pumungutan liar terhadap beberapa pelaku usaha, kepala desa dan pejabat yang ada di kabupaten enrekang yang berkerjasama dengan oknum LSM.
Sehingga hal ini tidak bisa dibiarkan dan perlu untuk ditindaklanjuti. Kami akan melaporkan hal ini ke Propam Polda Sulsel untuk dilakukan penelusuran apakah dugaan ini benar adanya.
Hal ini tentunya kami tidak diam, kami akan kawal proses ini dan akan melakukan aksi unjuk rasa ketika hal ini tidak di indahkan.
Dan dengan hal inilah sehingga HMI Cabang Enrekang menilai bahwa kinerja Polres Enrekang gagal dan mendesak Kapolres Enrekang untuk mengevaluasi kinerjanya anggotanya dan ketika itu tidak bisa dilakukan maka polda sulsel wajib mencopot kapolres enrekang karna tidak bisa menciptakan keamanan dan menjadi pengayom bagi masyarakat Enrekang.
