Palangka Raya – Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan transparansi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami berkomitmen menyediakan media dan informasi yang relevan agar masyarakat dapat mengaksesnya secara langsung, mudah, dan terjangkau,” ujar Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Muis, dalam rilisnya, Selasa, 18 Februari 2025.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas memastikan penyampaian informasi yang akurat dan bermanfaat bagi publik. Tim ini dipimpin oleh Afifah Nada Putri Ramadhani, Widyabasa Ahli Pertama, yang baru-baru ini mengadakan rapat penyusunan rencana kerja guna memperkuat sistem pengelolaan informasi dan media publik.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan pentingnya peran PPID dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Portal Satu Data Kementerian PANRB, disampaikan bahwa PPID menjadi ujung tombak keterbukaan informasi.
“Melalui PPID yang efektif, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat diwujudkan, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat,” tambah Muis.
Selain menyediakan informasi, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah juga berupaya meningkatkan kualitas layanan publik. Lembaga ini menargetkan sistem yang lebih transparan dan interaktif guna mendukung tercapainya nilai-nilai yang diusung, yakni Bermartabat, Bermanfaat, Akuntabel, dan Profesional.
Sebagai langkah nyata, Balai Bahasa telah menerapkan berbagai strategi, termasuk penyediaan platform online untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat. “Dengan adanya media daring ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat dan efisien, kapan saja dan di mana saja,” pungkas Muis.
