Barito Timur – Penjabat (Pj) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Bunyamin, memastikan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) dilakukan secara menyeluruh di semua jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA.
Bunyamin menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan kualitas serta distribusi makanan sesuai standar, termasuk menindaklanjuti temuan yang terjadi di lapangan. Ia juga menegaskan, meskipun SMA secara administratif berada di bawah kewenangan provinsi, Dinas Pendidikan kabupaten tetap berperan dalam proses pengawasan dan pendampingan program.
“Jadi walaupun SMA secara administratif di bawah provinsi, Dinas Pendidikan kabupaten tetap memiliki peran dalam pengawasan dan pendampingan pelaksanaan MBG,” ujarnya di Tamiang Layang, Jumat (10/10/2025).
Usai mengikuti rapat daring bersama Kementerian Pendidikan, pihaknya segera melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah sekolah, termasuk SMA, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan baik. Langkah itu turut melibatkan koordinasi bersama lima Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di wilayah Barito Timur.
“Kita tidak ingin kasus serupa seperti yang sempat terjadi di salah satu SMA terulang. Karena itu, setelah rapat, kami langsung turun ke lapangan dan memperkuat koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Pengecekan juga dilakukan terhadap dapur pengolahan makanan dengan melibatkan unsur Dinas Kesehatan, TNI, dan Polri guna memastikan higienitas dan keamanan pangan. Meski begitu, masih terdapat dua titik dapur di wilayah Ampah dan Benua Lima yang belum diperiksa dan akan dijadwalkan segera.
“Dua lokasi, yakni Ampah dan Benua Lima, akan kita cek minggu ini atau minggu depan bersama tim lintas sektor,” tambahnya.
Terkait laporan masyarakat mengenai kualitas makanan MBG di salah satu sekolah, Bunyamin menegaskan bahwa Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. “Soal sanksi belum bisa ditentukan karena itu ranah Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan hanya bertugas dalam pendataan, pengawasan, dan pendampingan pelaksanaan program,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas makanan agar tetap higienis dan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai mekanisme penyaluran anggaran MBG, apakah langsung dari pemerintah pusat ke SPPG atau melalui pemerintah daerah.
“Belum ada kejelasan detail mengenai distribusi dana, karena itu merupakan kewenangan Koordinator Wilayah dan pihak provinsi. Kami masih menunggu informasi resmi,” ujarnya.
Bunyamin menegaskan perlunya dukungan lintas sektor agar program MBG berjalan sesuai arahan Presiden. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan.
“Kami berharap semua pihak mendukung program MBG ini. Kontrol harus dilakukan secara ketat, terutama dalam hal distribusi dan pengolahan makanan di setiap sekolah,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan agar jadwal distribusi makanan disesuaikan dengan waktu belajar siswa, khususnya bagi TK dan SD yang memiliki jam pulang lebih awal.
Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur akan:
- Melakukan pengecekan dapur SPPG di Ampah dan Benua Lima bersama instansi terkait.
- Memperkuat koordinasi rutin antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan aparat keamanan.
- Meningkatkan sistem pelaporan dan pengawasan terhadap keluhan kualitas makanan.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Barito Timur berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi dapat berjalan transparan, higienis, dan tepat sasaran, serta mendukung peningkatan gizi dan konsentrasi belajar peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
