Tamiang Layang – Bupati Barito Timur, M Yamin, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi pengadaan barang/jasa desa dan pemaparan manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur desa se-Kabupaten Barito Timur, pada Senin, 7 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh para camat, kepala desa, serta operator desa dari seluruh wilayah kabupaten.
Dalam sambutannya, Bupati menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di tingkat desa, terlebih di tengah meningkatnya alokasi anggaran seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Ia menegaskan bahwa prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama agar pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh peserta benar-benar memahami regulasi yang menjadi pedoman utama, seperti Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2021. Jangan hanya sekadar hadir, tapi betul-betul meningkatkan kompetensi agar tidak terjadi lagi kesalahan administratif maupun pelanggaran hukum,” ujar Yamin.
Bupati juga mengapresiasi kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial (DPMDSos) dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi aparatur desa.
“Perlindungan ketenagakerjaan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan desa yang berkelanjutan,” kata Yamin.
Sementara itu, Sekretaris DPMDSos Barito Timur, Kristian Pantamei, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman perangkat desa terhadap sistem pengadaan yang berbasis regulasi, sekaligus memberikan informasi mengenai manfaat dan kewajiban dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, DPMDSos turut memberikan penghargaan kepada tiga desa tercepat dalam penginputan data aset tahun 2023, yaitu Desa Jaar, Harara, dan Telang Baru. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi desa lain untuk lebih tertib dalam pengelolaan aset dan administrasi keuangan.
“Dengan posisi strategis Barito Timur sebagai pintu gerbang menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah daerah berharap desa-desa mampu menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan menjadikan perlindungan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan desa yang modern dan profesional,” tandas Kristian.
