kicaubarito.com, Palangka Raya – Kehadiran Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat telah menimbulkan berbagai reaksi dari sejumlah pihak. Kebijakan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024 ini memberikan harapan besar bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. Namun, seperti kebijakan baru lainnya, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan melalui pengkajian dan evaluasi.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Tapera. Ia menekankan pentingnya program ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan perumahan yang terjangkau. Namun, Freddy juga menyoroti perlunya pengkajian dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini.
“Saya mendukung kebijakan ini, namun perlu dilakukan survei dan sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk menilai apakah kebijakan ini sudah dipahami dengan baik dan diterima oleh masyarakat,” ujar Yohannes Freddy Ering, Selasa (25/6/2024).
Freddy mengakui bahwa potongan 3 persen yang diberlakukan dalam kebijakan Tapera mungkin terlihat kecil, namun tetap terasa bagi ASN.
“Meskipun mungkin terlihat kecil, potongan 3 persen itu sangat terasa bagi ASN. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikaji lagi untuk memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan,” ungkapnya.
Freddy juga menekankan pentingnya kejelasan mengenai manajemen Tapera, terutama bagi mereka yang sedang dalam proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Kita harus memastikan manajemen Tapera ini jelas dan transparan, terutama bagi mereka yang sedang dalam proses KPR. Masyarakat perlu merasa aman dan percaya bahwa dana mereka dikelola dengan baik,” tuturnya.
Anggota DPRD Fraksi PDIP ini menegaskan dukungannya terhadap program-program pemerintah pusat, dengan catatan bahwa manajemen pengelolaan program tersebut harus diperhatikan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Masalah tabungan perumahan ini bukan hal baru. Sebelumnya, pengelolaan program semacam ini kurang baik, ditambah lagi ada potongan-potongan lainnya yang cukup banyak. Kita mendukung penuh program Tapera, asalkan dikelola dengan baik dan transparan,” ungkapnya.
Freddy berharap pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan ini dengan memperhatikan pendapat langsung dari masyarakat, sehingga program ini bisa berjalan lebih baik dan diterima oleh semua pihak.
“Semua kebijakan pemerintah pusat pasti kita dukung, selama tidak menuai pro dan kontra. Kami berharap Tapera bisa menjadi solusi yang efektif untuk masalah perumahan di Indonesia,” tutup Yohannes Freddy Ering.
