kicaubarito.com, Palangka Raya – DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati, Wakil Ketua Panitia I, mengingatkan, politik identitas tidak boleh dilakukan oleh siapa pun, khususnya di Kalteng pada masa Pilkada 2024, karena akan memecah persatuan dan kerukunan.
Menurutnya, negara Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah memiliki masyarakat yang beragam dari berbagai ras, agama, bahasa, dan latar belakang. Oleh karena itu, politik identitas sedapat mungkin harus ditolak, karena bangsa Indonesia dibangun karena keberagaman.
“Kebhinekaan akan menjadikan kita negara besar. Politik identitas tidak boleh ada di Kalimantan Tengah, kita harus belajar dari masa lalu dan memerdekakan Indonesia, pejuang jangan memikirkan identitas siapa yang berjuang, yang penting Indonesia bisa merdeka. Ini yang harus kita terapkan sekarang,” ujarnya, Kamis, 9 Maret 2023.
Dikatakannya, persatuan, kerukunan dan stabilitas politik merupakan modal dasar pembangunan.
Oleh karena itu, tanpa stabilitas politik, pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak boleh ada tendensi untuk memecah belah persatuan dan kerukunan di provinsi ini.
“Apalagi di Kalteng masyarakat sudah lama hidup berdampingan, bahkan sebelum Indonesia merdeka, semua saling menghormati dan berjuang bersama tanpa memandang identitas. Jadi jangan sampai politik identitas dimulai, mari berpolitik dengan cara yang sehat damai,” ujarnya.
Dalam dunia politik, jelasnya, yang dicari orang adalah pemimpin yang benar-benar bisa melakukan tugasnya, bukan siapa orangnya. Percuma kalau tidak bisa bekerja, apapun agama dan rasnya, jadi orang juga harus cerdas berpolitik agar tidak terombang-ambing oleh politik identitas komunikasi.
“Secara politis, yang kita cari adalah pemimpin yang bisa memimpin masyarakat dan memperhatikan kepentingan semua pihak untuk membangun Indonesia khususnya Kalteng untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bangsa ini bisa sejajar bahkan lebih maju dari bangsa-bangsa lain,” pungkasnya.
