Palangka Raya – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menekankan urgensi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor layanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Yuliansah saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Palangka Raya yang berlangsung di Aula Kantor Perwakilan BI Kalteng, Rabu, 4 Juni 2025.
“Digitalisasi merupakan kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah harus segera menerapkan layanan dan sistem keuangan berbasis digital agar mampu menjawab tantangan tata kelola yang semakin kompleks,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Bank Indonesia melalui TP2DD terus mendorong pemda untuk mempercepat digitalisasi, baik dalam hal transaksi non-tunai, penguatan sistem informasi keuangan daerah, hingga integrasi layanan publik secara elektronik.
Yuliansah menyebut forum HLM ini sebagai ajang strategis untuk mempererat kolaborasi antarperangkat daerah dalam mendukung agenda digitalisasi Kota Palangka Raya. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan mitra strategis, termasuk Bank Indonesia.
Dengan langkah ini, diharapkan kualitas pelayanan publik meningkat, pengelolaan anggaran daerah menjadi lebih terbuka dan efisien, serta ekosistem ekonomi digital di wilayah Kalteng semakin berkembang dan inklusif.
